INDOBERITA.WEB.ID
BOGOR - Komitmen Presiden Prabowo Subianto melakukan pemerataan ekonomi melalui penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal, mendapatkan dukungan masyarakat.
Program penyediaan 3 juta rumah per tahun bahkan menjadi salah satu program prioritas. Utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.
Meski mendapatkan dukungan, progress dari program penyediaan rumah bagi rakyat mendapatkan kritikan tajam. Kritik datang dari Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Faktornya, secara keseluruhan belum tampak hasil dari Program 3 Juta Rumah. Padahal, saat ini sudah masuk kuartal II 2025.
"Kita sudah masuk bulan Mei, sepertiga dari tahun ini, harusnya kalau sepertiganya itu setidaknya ada sejuta rumahlah yang sudah jadi. Tapi nyatanya belum terlihat, ya hampir nggak terlihat lah," tegas Presidium KMMP Joko Priyoski.
"KKMP mendesak Presiden Prabowo agar segera mengevaluasi kinerja Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bila perlu segera di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih," sambung aktivis yang akrab disapa Jojo sekaligus Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
KKMP menekankan Menteri PKP Maruarar Sirait disebut gagal mengakselerasi perintah Presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah untuk rakyat.
Sementara Ramadhan Isa yang juga Presidium KKMP menambahkan, hasil investigasi di lapangan ditemukan program 3 juta rumah terhambat sejumlah faktor.
Antara lain pembebasan lahan, sulitnya mengajukan fasilitas kredit pemilikan rumah subsidi karena terganjal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan buruknya komunikasi antara Menteri PKP dengan pihak pengembang.
Ia menyebut program 3 juta rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, di beberapa daerah pengajuan program rumah subsidi itu ternyata banyak sekali aturannya.
Pertanyaanya, kata dia, apakah mungkin rakyat yang berprofesi sebagai jurnalis, ojek online (ojol) dan aktivis bisa mendapatkan rumah subsidi tersebut.
"Menteri PKP Maruarar Sirait jangan hanya pandai beretorika di depan kamera, jangan sampai program 3 juta rumah hanya menjadi cerita dongeng negeri diatas awan," tegas Ramadhan.
"Maruarar lebih baik mundur saja dari kabinet, KKMP tegak lurus kawal Asta Cita mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot menteri yang dinilai gagal dalam tugasnya," tutup Kornas POROS MUDA NU di Jakarta itu. ( Edy M)
Posting Komentar